Pemerintah terus memperkuat respons strategis terhadap sejumlah isu seperti ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur melalui sejumlah langkah konkret. Dalam keterangan pers bersama usai Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (06/08/2025), sejumlah Menteri Koordinator menyampaikan perkembangan terbaru terkait kebijakan pemerintah di sektor pangan, pendidikan, dan infrastruktur.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan langkah pemerintah dalam merespons isu terkait dengan ketersediaan dan distribusi beras. Menurutnya, para pelanggar yang melakukan pelanggaran akan ditindak tegas.
Menko Zulhas pun menyampaikan terkait operasi pasar sebesar 1,3 juta ton yang telah disetujui Presiden akan dipercepat. Menko Zulhas juga menambahkan, sudah ada bantuan pangan beras sebanyak 360 ribu ton.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Zulhas turut menyampaikan laporan mengenai percepatan operasional koperasi desa. Sementara itu, dalam keterangan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan peluncuran lebih dari 150 sekolah rakyat pada bulan September mendatang.
Menanggapi kedua program tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan bahwa pemerintah fokus pada percepatan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Lebih lanjut, pada Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo kembali menegaskan urgensi pembangunan giant seawall sebagai langkah strategis perlindungan wilayah pantai utara Jawa (pantura). Menurut Menko AHY, pemerintah akan terus menyempurnakan desain proyek tersebut dan mencari skema pendanaan yang berkelanjutan.
Sumber: BPMI Setpres
