Jakarta, –Targettkp86.com Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), melaksanakan audiensi strategis ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kamis (15/5/2025). Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas langkah konkret peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) untuk tahun 2025.
Dipimpin langsung oleh Bupati Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, rombongan Pemkab Tanjab Barat yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Bappeda, serta pejabat terkait lainnya diterima oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, dan Pengawasan KemenPANRB, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si, beserta jajaran evaluator.
Dalam sambutannya, Prof. Erwan memberikan apresiasi terhadap komitmen dan keseriusan Pemkab Tanjab Barat dalam menindaklanjuti hasil evaluasi sebelumnya. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas RB tidak hanya mencakup aspek administratif, namun juga menyentuh isu strategis seperti RB tematik yang mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
“Upaya berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola sangat kami apresiasi. Ini menjadi modal penting untuk mendorong percepatan reformasi di daerah,” ujar Erwan.
Sementara itu, Bupati Anwar Sadat menyampaikan bahwa indeks RB Kabupaten Tanjab Barat menunjukkan tren positif. Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah catatan penting yang harus segera dibenahi.
“Kami berharap melalui audiensi ini, hasil evaluasi dari tim KemenPANRB dapat ditindaklanjuti secara teknis. Dukungan dan pendampingan pusat sangat kami butuhkan untuk memperkuat arah kebijakan dan pelaksanaan reformasi di daerah,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa Pemkab saat ini tengah dalam proses penyusunan RPJMD baru. Untuk itu, sinkronisasi antara indikator RB daerah dengan RPJMN menjadi penting agar program pembangunan daerah dapat berjalan efektif, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Audiensi ini diharapkan menjadi titik awal penguatan sinergi pusat-daerah dalam mendorong reformasi birokrasi yang berdampak, serta sebagai bentuk komitmen Tanjab Barat dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada hasil. (RJ)
